Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil minta aparat penegak regulasi mengusut tuntas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan pemilik Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Dia berkeinginan, pengusutan kasus hal yang demikian menjadi prioritas utama dalam agenda penegakan regulasi.

“Komisi III sebagai komisi yang bermitra dengan steviaa.com penegak regulasi tentu berkeinginan supaya kasus TPPU Panji Gumilang ini menjadi prioritas untuk dieksekusi,” kata Nasir kepada wartawan saat ditanya tanggapannya soal langkah praperadilan yang diajukan oleh Panji Gumilang, seperti dikutip Sabtu (11/5/2024).

Selain minta kasus diusut tuntas, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini malah menyayangkan Panji Gumilang yang diduga menggunakan kedok agama dalam aksinya.

“Saya pikir seluruh orang berfikir sama bahwa TPPU itu kriminalitas dan yang membikin kita miris dan sakit hati, TPPU itu dibalut dengan aktivitas keagamaan,” sebut Nasir.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan meyakini aparat penegak regulasi pasti mempunyai dua alat bukti yang telah terpenuhi sehingga berani mempertimbangkan Panji Gumilang sebagai tersangka penggelapan dan pencucian uang.

“(Bareskrim) Polri jika telah berani mempertimbangkan tersangka, berati dua alat bukti telah terpenuhi, siapa malah penegak regulasi,” kata Trimedya saat dikonfirmasi terpisah.

Trimedya percaya Bareskrim Polri berprofesi secara profesional dan proporsional dalam menangani kasus yang melibatkan pengasuh Ponpes Al Zaytun hal yang demikian. “Secara profesional dan proporsional, seluruh dalam kerangka penegakan regulasi,” ujar Trimedya.

Panji Gumilang Ditentukan Tersangka TPPU

Kendati soal upaya praperadilan yang diajukan oleh Panji Gumilang atas penetapan tersangka TPPU, Trimedya menyerahkan semuanya kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Praperadilan silakan saja itu kan hak seseorang tersangka, hak regulasi dia, nanti pengadilan yang mempertimbangkan,” dia menutup.

Sebagai info, Panji Gumilang telah ditentukan tersangka TPPU oleh Bareskrim dengan gelar perkara pertama pada Oktober 2023. Panji Gumilang dijerat Pasal 70 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 perihal Yayasan dan atau Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dikenal selain penetapan tersangka, Bareskrim Polri juga telah mengerjakan pemblokiran kepada ratusan rekening yang berkaitan Panji Gumilang sampai Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).