Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, blak-blakan menanggapi permintaan kubu Ganjar-Mahfud yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada sidang Pilpres 2024. kontroversi pemilu. Saya ingin meminta kehadiran banyak menteri dan MK sudah mengabulkannya, kata Yusril kepada wartawan, Selasa (2/4/2024). “Kami tidak tertarik untuk mengajukan banding ke Kapolri,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Universitas Indonesia https://pilaza.com/ ini menegaskan, pernyataan Listyo selanjutnya, jika Mahkamah memutuskan untuk mengajukannya, tidak akan dilakukan di bawah sumpah.

Menurut dia, jabatan Kapolri merupakan jabatan korporasi. Oleh karena itu, pemohon tidak dapat memohon atau membuktikan kehadirannya. Jika dihadirkan oleh penggugat, pihak tersebut harus menjadi saksi atau ahli dan harus disumpah. “Dan kalau petugas polisi yang dipanggil PTUN itu dipanggil, dia memberi keterangan bahwa dia tidak disumpah. Situasi yang berbeda.

“Kalau dia bersumpah, maka keterangannya akan menjadi bukti,” kata Yusril. “Dan kalau pesan yang disampaikan bisa dalam bentuk media sosial. Memberikan informasi atau informasi. “Hakim tidak bisa dijadikan alat bukti, tapi (Kapolri) memberikan keterangan kepada hakim untuk memahami situasi kasus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Pengacara Presiden dan Wakil Presiden Nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengatakan, keinginan pihaknya memanggil Kapolri tercatat dalam surat yang dikirimkan kepada MP.

Dia berharap bahwa polisi nasional dapat menunjukkan pengadilan dan media yang memengaruhi polisi terhadap gugatan tersebut.

Todung mengatakan penting untuk menghadirkan bagian dari polisi yang kotor kepada orang yang sakit dan kesetiaan pemilihan. “Kami ingin meminta Kapolri memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan hukum dan ketertiban yang dibuatnya, karena dia tidak hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan,” kata Todung.

Sebelumnya, MP memutuskan mengundang 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara usai sidang Pilpres 2024 pada Jumat (05/04/2024).

Keempat menteri tersebut antara lain Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kelompok lain yang akan bersidang di Mahkamah Konstitusi pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Indonesia (DKPP).

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menegaskan, pemanggilan tersebut bukan berarti Mahkamah Konstitusi akan menerima permohonan pemohon.

Bahkan, Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud meminta Mahkamah mengundang beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kedua penggugat mendalilkan pemerintahan Presiden Joko Widodo mengerahkan sumber daya negara untuk membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024, terutama dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam skala besar, yang hampir menjadi ukuran bantuan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Suhartoyo menegaskan DPR menolak permintaan pemanggilan menteri. Dia menjelaskan pemanggilan ini dilakukan karena keputusan hakim independen karena menilai informasi para menteri penting.