Simulasi Surat Suara Berisi 2 Paslon

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menyampaikan, simulasi surat nada Pilpres 2024 yang cuma memuat dua pasangan calon tetap keliru meski disebut ada unsur ketidaksengajaan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lewat simulasi itu, Pemilu 2024 seolah-olah sbobet wap cuma diikuti oleh dua pasangan calon. Padahal, ada tiga pasangan calon dalam Pilpres 2024, secara berurutan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar-Mahfud.

“Soal simulasi cuma menampilkan dua paslon, dua kotak paslon. Menurut saya apakah itu kesengajaan atau tidak. Tapi apa pun itu, itu salah,” kata Todung di Posko Pemenangan Cawapres, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Todung menuturkan, simulasi semacam itu sedikit banyak membentuk persepsi publik.

Simulasi yang tidak adil, kata dia, tingkatkan potensi pelanggaran yang struktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu.

Ia pun berharap KPU perlihatkan sikap adil dan tidak berpihak pada paslon mana pun.

Baca juga:

Teknologi Smartphone Terkini Dari Komunikasi Satelit Hingga Chip Khusus?

Presiden AS Joe Biden Bocorkan Alasan RI Pindah IKN

“Kalau sungguh-sungguh KPU fair, imparsial, tidak berpihak, ya KPU tidak boleh jalankan hal semacam itu. Tidak ada alasan, itu ya kertas nada yang lama, itu bukan alasan, itu bukan alasan serupa sekali,” ucap Todung.

“Saya minta KPU sungguh-sungguh tegas dalam hal ini, enggak ada kompromi dalam hal ini,” imbuhnya.

Sebelumnya dikutip dari Tribunnews, simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil nada penentuan lazim (Pemilu) 2024 di Solo cuma menampilkan dua pasangan calon dikritisi oleh PDI-P Solo.

PDI-P Solo jelas hal itu sesudah berharap contoh surat nada untuk simulasi mencoblos.

KPU sesudah itu menyatakan, berjalan human error atas contoh surat nada untuk simulasi Pilpres yang di dalamnya cuma memuat dua pasangan calon.

“Terkait hal tersebut itu berjalan human error yang tidak disengaja, tidak ada motif lainnya terkecuali sebetulnya kekhilafan yang terjadi,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik selagi dihubungi, Rabu (3/1/2024).

Pihaknya, lanjut Idham, juga langsung berharap kepada KPU di area untuk menghentikan aktivitas simulasi dengan memanfaatkan surat nada tersebut.

Mereka berharap kepada KPU area untuk memanfaatkan contoh surat nada dengan sedikitnya tiga pasang calon atau lebih.

“Pada 29 Desember 2023 saya telah minta kepada semua KPU di area agar tidak memanfaatkan dummy surat nada tersebut,” ujarnya.

“KPU akan memerintahkan kepada KPU di area yang telah jalankan simulasi dengan surat surat dua pasang calon dengan jalankan simulasi lagi dengan sedikitnya tiga pasang calon,” sambung Idham.