Wisata di Cirebon Terhambat gegara Ripparkab Belum Disahkan
Upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon masih menghadapi hambatan besar pengaruh belum dilegalkannya Agenda Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) oleh DPRD setempat. Meskipun, hukum ini menjadi kunci utama dalam perencanaan dan cara kerja beraneka program liburan di daerah hal yang demikian.
Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Syafrudin Aryono menegaskan Ripparkab benar-benar diperlukan untuk mempercepat pengembangan destinasi liburan dan industri pariwisata di daerahnya.
“Ripparkab ini yakni hukum utama yang menjadi dasar beraneka kebijakan turunannya, seperti hukum bupati (Perbup) untuk desa liburan, pembangunan infrastruktur, hingga penyelenggaraan event pariwisata di Kabupaten Cirebon. Salah satu aspek penting lainnya yakni pengelolaan desa liburan melewati Kelompok Sadar Liburan (Pokdarwis),” ujarnya, Senin (10/2/2025).
Terhambatnya Investasi dan Pemeliharaan Liburan
Keterlambatan pengesahan Ripparkab berakibat seketika pada beraneka agenda pengembangan pariwisata. Syafrudin menyuarakan bahwa kajian dan perencanaan telah lama dikerjakan, namun tanpa hukum yang legal, pihaknya braxtonatlakenorman.com tidak dapat mengambil langkah strategis.
“Kami ingin memaksimalkan potensi liburan yang ada, namun hukum ini belum juga disahkan. Akibatnya, beraneka program dan pembangunan yang dirancang terhambat,” jelasnya.
Baca Juga : Penyebab ‘Lubang Menuju Makkah’ Gua Pamijahan Sempat Ditutup
Tidak hanya itu, keterlambatan ini juga berakibat pada pendanaan dan pemeliharaan destinasi liburan. Syafrudin menuturkan bahwa pihaknya telah berupaya mencari bantuan dari beraneka sumber untuk mendukung pengembangan pariwisata di Cirebon. Sayangnya, tanpa adanya Ripparkab, anggaran yang seharusnya dapat dikucurkan hasilnya tertunda.
“Kami telah berikhtiar mencari bantuan dari beraneka pihak. Malahan, ada yang hampir menempuh kesepakatan, namun karena Ripparkab belum disahkan, dana hal yang demikian tidak dapat turun,” tambahnya.
Harapan supaya Tertib Segera Dilegalkan
Dengan besarnya potensi liburan di Kabupaten Cirebon, Disbudpar ingin DPRD seketika mengambil langkah untuk meresmikan Ripparkab. Tertib ini dievaluasi krusial supaya pengembangan sektor wisata dapat berjalan optimal, baik dari sisi infrastruktur, promosi, hingga pengelolaan destinasi liburan.
“Kami ingin ada kepastian dari pihak yang berwajib. Seandainya Ripparkab ini seketika disahkan, karenanya beraneka program yang telah dirancang dapat seketika direalisasikan,” pungkas Syafrudin.
Ketika ini, Kabupaten Cirebon mempunyai beraneka destinasi liburan potensial, mulai dari liburan kebiasaan, sejarah, kuliner, hingga liburan alam. Dengan adanya hukum yang jelas, diinginkan sektor pariwisata di daerah ini dapat berkembang lebih pesat dan memberikan pengaruh positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
